Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Masyarakat DKI Jakarta harus membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, bisa juga melakukan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Selain itu, ada juga pembayaran pajak kendaraan roda dua (motor), pembayaran pajak roda empat (mobil), pembayaran surat ketetapan pembayaran (SKP) bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya. Lalu, ada mutasi kendaraan bermotor dari DKI Jakarta menuju luar daerah serta mutasi kendaraan bermotor dari luar daerah menuju DKI Jakarta. Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir adalah metode observasi, wawancara, dan metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data tanpa menggunakan analisis statistik. Jika ke Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Wajib Pajak (WP) melakukan tahapan-tahapan pembayaran pajak seperti menyiapkan berkas, antara lain, fotocopy KTP, stnk lama, fotocopy KK, BPKB, serta mengisi formulir untuk melakukan pembayaran pajak. Jika semua sudah lengkap, petugas di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur akan mengecek kelengkapan berkas, lalu membuat STNK sesuai data yang ada di berkas Wajib Pajak tersebut. Teliti saat melakukan pembayaran dan pengetikan sangat penting agar hasil STNK yang diberikan untuk Wajib Pajak tidak salah dalam pengetikan nama, alamat, nomor polisi, progresif, kode badan hukum, NIK, serta jumlah pembayaran pajaknya.
Bab III Pembahasan
Surat Riset/PKL
Kata Pengantar
Lembar Pernyataan Keaslian
Lembar Persetujuan Publikasi
Bab I Pendahuluan
Bab II Landasan Teori
Lembar Pengesahan Tugas Akhir
Lembar Konsultasi
Daftar Pustaka
Bab IV Penutup
Adriani, (2013). Pengertian Pajak. Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari. Bogor
Halim. (2011). Sumber-sumber penerimaan daerah. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta
Mardiosmo (2011). Unsur Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Jenis Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak. Repository.unpas.Bandung
Peraturan Daerah Nomor 6 (2010). Sistem Pemungutan Pajak Daerah. Himpunan Peraturan Pajak Daerah. Unit Pelayanan Pajak Daerah. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 (2010). Jenis-Jenis Pajak Daerah. Patrialis Akbar. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Syarat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 6 (2019). Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 9 (2019). Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 9 (2019). Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 9 (2019). Saat Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Peraturan Daerah Pasal 9 (2019). Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Soemitro (2011). Kedudukan Hukum Pajak. Mega Mendung.
Soemitro (2011). Pengertian Pajak. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta
Undang-undang Nomor 12 (2011). Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.