MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22) ATAS IMPOR DENGAN MS. ACCESS PROGRAMMING

• By Suhartono,;
• Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
• 130

Saat ini Pemerintah sedang meningkatkan pendapatan pajak dari berbagai sektor terutama peningkatan pajak dari sektor impor barang melalui Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor  sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 memiliki peran mendukung fungsi budgeter (instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas Negara). Namun seiring dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain maka Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor memiliki peran tambahan baru sebagai pendukung fungsi regulerend (alat untuk mengendalikan impor). Hal ini  bertujuan agar impor barang-barang tertentu dari Negara lain dapat diredam. Tujuan lainnya yang lebih besar dari pengurangan barang impor tersebut adalah untuk mengurangi tekanan pada neraca perdagangan dengan Negara lain agar tidak terjadi defisit. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah impor barang akan memperbaiki neraca perdagangan menuju kearah surplus perdagangan dengan Negara lain dan industri dalam negeri terdorong untuk meningkatkan produksi barang sebagai substitusi impor barang.

• Katakunci Pajak Penghasilan Pasal 22, Impor, Ms. Access Programming
• URL http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/1110
• Penerbit JURNAL PERSPEKTIF BSI, JAKARTA DKI JAKARTA

REFERENSI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

 

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta. ANDI

 Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta. ANDI

 Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak : Akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan. Yogyakarta. ANDI

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

 

Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia : pembahasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Salemba Empat. Jakarta