Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber ekonomi dan keuangan bagi daerahnya. Hal ini selaras dengan UU
6. BAP PENGANTAR EKONOMI MAKRO 63.2B.05
5. BAP LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 63.8AF.
4. BAP LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 63.8AC.
3. BAP AKUNTANSI PEMERINTAHAN 63.6D.07 S
2. BAP AKUNTANSI PEMERINTAHAN 63.6C.07 S