Peran Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Penatausahaan Keuangan Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Jakarta Pusat

Peran Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Penatausahaan Keuangan Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Jakarta Pusat

• By M. T. Hermine M. Saulina;
• D3 - Administrasi Perkantoran
• 3

Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan Indonesia, telah mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dengan dikeluarkannya suatu sistem aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, yang disingkat SAKTI.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu instansi pemerintahan, juga menggunakan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangannya. Di instansi ini, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran pembantu (BPP) di Sub Bagian Tata Usaha. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui peran BPP dalam proses penatausahaan keuangan,  dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta  kendala yang dihadapinya, dan bagaimana solusinya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi, dengan metode peneitiannya berupa metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa Peran Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam proses penatausahaan keuangan adalah menerbitkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran kepada pengguna anggaran, sesuai dengan berkas keuangan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SAKTI dan mencetak laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Modul Bendahara, Aplikasi SAKTI, dan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran. Untuk memperlancar tugas BPP, maka penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan server dan jaringan, serta pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi SAKTI, sehingga akses ke Aplikasi SAKTI lebih lancar dan tidak terhambat. Dan BPP melakukan sosialisasi pagu anggaran yang berlaku kepada pengguna anggaran, sehingga mereka dapat mengajukan anggaran sesuai dengan standar peruntukkannya.

• Katakunci bendahara pembantu
• URL http://
• Penerbit ,

REFERENSI

Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Journal of Management (SME’s), 12(2), 203–214. https://media.neliti.com/media/publications/332919-pengelolaan-keuangan-negara-a7f889a5.pdf

 

Ditjen PSLB3. (2022). Profil Ditjen PSLB3. Diakses 23 Mei (2024) https://pslb3.menlhk.go.id/portal/ditjen-pslb3

 

Effendi, S. (2021). Tata Kelola Keuangan Negara. Batam : Batam Publisher.

 

Fiantika, R. et al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2023). Diakses 23 April 2024. https://kbbi.web.id/bendahara

 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

 

Kementrian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.O5/2021  Pelaksanaan Sistem SAKTI.

 

Kementrian Keuangan RI. (2018). Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran. Jakarta : Direktorat Sistem Perbendaharaan, Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI.

 

Rachim AS, Abd. (2021). Barometer Keuangan Negara (1st ed.). Banten : CV Andi Offset.

 

Riyanto. (2020, April 11). Sejarah Panjang Tata Cara Pembukuan Bendahara. Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaa. Diakses 21 Mei 2024. https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/sejarah-panjang-tata-cara-pembukuan-bendahara-689432

 

Simbolon Biro Keuangan, S., & Perdagangan, K. (2022). Peran Bendahara Pengeluaran Pada Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri). EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2(1). https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/issue/view/23

 

Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023a). Manajemen Perbendaharaan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

 

Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023b). Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sumantri, J., & Fuady, M. S. (2024). The Concept of Government Treasurer: Indonesia Case Study. Ilomata International Journal of Management, 5(1), 157–177. https://doi.org/10.52728/ijjm.v5i1.1037

 

Susilawati, H. (2016). Pengaruh peran bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis, 4(6). https://www.neliti.com/publications/159535/pengaruh-peran-bendahara-pengeluaran-dan-pejabat-penatausahaan-keuangan-skpd-ter

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).