DPR RI sebagai lembaga legislatif yang keanggotaanya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki fungsi sebagai pembuat, pengusul, pengesah undang-undang, pengawas lembaga eksekutif dan menyusun APBN dituntut memiliki citra positif dimata masyarakat Peran humas sangat diperlukan dalam hubungan antara lembaga dan publiknya, menciptakan citra baik bagi lembaga dan membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Analisis PEST digunakan sebagai komponen untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal pada pengaruh faktor peluang dan ancaman terhadap kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dengan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi terjadinya ancaman dari ekternal lembaga. DPR RI secara kelembagaan memiliki dua karakteristik yang meliputi lembaga sementara dan lembaga tetap. Kebijakan Ekonomi dan Anggaran, DPR RI membahas serta memutuskan persetujuan atau tidak terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN, faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan media dalam penyebaran informasi Sedangkan faktor Teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan datadan informasi.
Peer Review
Baskin, O., Aronoff, C., & Lattimore, D. 2007. Public Relations : The Profession and The Practice, 4th Edition. New York : Mc Graw Hill Cutlip, S.M., Center, A.H., & Broom, G.M., 2006. Effective Public Relations, 9th Edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall Dowling, Grahame. 2002. Creating Corporate Reputation : Identity, Image and Performance. London: Oxford University Press Holtz, Shel. 2002. Public Relations on The Net 2 Second Edition. New York : Amacom Jefkins, Frank. 1992. Public Relations. Jakarta : Erlangga Jefkins, Frank. 1986. Planned Press and Public Relations. Edisi 2. Blackie. Kusumastuti, Frida. 2001. Dasar-Dasar Humas. Bogor : Ghalia Indonesia Ruslan, Rosadi. 2010. Manajemen Public Relation & Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada