Pengetahuan dewan
tentang anggaran sangat
berkontribusi besar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
Oleh karena itu, anggota dewan harus mampu memperluas pengetahuan mengenai
anggaran, agar dewan dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin
dalam pengawasan keuangan
daerah (APBD). Tujuan
penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD);
dan untuk mengetahui
pengaruh pengetahuan dewan
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi
keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD di wilayah Surakarta,
khususnya Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Data dianalisis dengan model
regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA).
Berdasarkan
hasil analisis hipotesis pertama, diketahui bahwa pengetahuan dewan berpengaruh
terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis hipotesis kedua, juga
menunjukkan bahwa pengetahuan dewan
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi
keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi.
Jurnal Genap 2017-2018_LAS
Lembar Peer Review Jurnal Genap 2017-2018_LAS
Amalia,
Fitri Nurul. 2012. Faktor- faktor yang
Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Journal.unnes.ac.id.
ISSN 2252-6765.
Darma, Jufri
dan Ali Fikri Hasibuan, 2012. Pengaruh
Pengetahuan Anggota Dewan Tentang
Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat
Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi
Hair, black,
Babin Anderson, dan Thatan. 2006.
“Multivariate Data Analysis”. Sixth edition.
Pearson International Edition.
Jogiyanto,
H.M. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi ke - 1. Yogyakarta. BPFE.
Mardiasmo.
2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mayasari,
Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan
APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius).
Vol 2 No. 1.
Novietta,
Liza. 2010. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Terhadap
Hubungan Pengetahuan Eksekutif Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan
Daerah. Jurnal Keuangan & Bisnis.
Volume 2 No.
1 Maret.
Palupi, Nimas
Ayu. 2012. Pengawasan
Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas
Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi. Journal.unnes.ac.id. ISSN 2252-6765.
Pangesti, Agustina
Iga. 2013. Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Dengan Menggunakan
Variabel Moderating. Journal.unnes.ac.id. ISSN 2252-6765
Pramita, dan
Andriyani. 2010. Determinasi
Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium
UMM XIII. Universitas Muhammadiyah
Magelang.
Peraturan Pemerintah
RI No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Pudjiastuti, Irjani
dan Nurdhiana. 2010. Persepsi
Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran. Aset,Vol. 12 No.2 September: hal 125 – 133.
Sopanah. Dan
Wahyudi 2009. Pengaruh Akuntabilitas
Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap
Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
Widyaningsih, Aristanti
dan Imaniar Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif
Daerah Tentang Anggaran Terhadap
Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai
Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi). ISSN 2088-2106.
Undang-Undang No.
27 Tahun 2009 tentang Majelis
Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.