Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah Daerah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayahnya. Kementerian Sosial menyatakan bahwa banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran, data yang dilaporkan sering kali berubah dan tidak diikuti pembaruan secara cepat oleh Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kota Bekasi memalui Dinas Sosial Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah penyenggelaraan bantuan sosial. Metode pengumpulan data tugas akhir menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan teknik analisis datanya berupa analisis kualitatif. Bantuan sosial yang diselenggarakan di Daerah Kota Bekasi adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Kota Bekasi termaksuk salah satu dari 44 kota yang terpilih memiliki akses dan fasilitas yang memadai sebagai kota pertama kali menyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia. Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi mulai dari koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pengimpelemtasian dan pengendalian atau pengawasan dalam menyelenggarakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bekasi sudah efektif dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
LEMBAR KONSULTASI
KATA PENGANTAR
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN RISET
BAB III
BAB II
BAB I
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Nurdin, D., & Yusnita, N. (2017). ANALISIS PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali ). Jurnal Katalogis, 5(12), 86–98. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id.
BPKAD Kota Bekasi. 2018. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018. https://bpkad.bekasikota.go.id/. Di akses pada tanggal 11 Mei 2018.
Dinas Sosial Kota Bekasi. 2017. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi. https://dinsos.bekasikota.go.id/. Di akses pada tanggal 30 April 2019.
Dinas Sosial Kota Bekasi. 2017. Sejarah Dinas Sosial Koota Bekasi. https://dinsos.bekasikota.go.id/. Di akses pada tanggal 30 April 2019.
Dinas Sosial Kota Bekasi. 2017. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bekasi. https://dinsos.bekasikota.go.id/. Di akses pada tanggal 30 April 2019.
Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan. Jurnal Abdimas BSI, 2(1), 89–95. Retrieved from http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas.
Firmansyah M. Anang dan Budi W. Mahardika. (2018). Pengantar Manajemen. Sleman: Deepublish.
Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VII(1), 103–116. Retrieved from https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/336/304.
Lapananda, Yusran. (2018). Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Marhawati, Besse. (2018). Pengantar Pengawasan Pendidikan. Sleman: Deepublish. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20112011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20112011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
Rahmadini, P. P. S., Poniwatie, A., & Haryono. (2015). PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN KERJA, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR. Manajemen Branchmarck, 4(3), 395–405. Retrieved from http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/ebranchmarck/article/view/729.
Ramadhan, T. (2018). EFEKTIVITAS PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU. JOM FiISIP, 5(2), 1–14. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21045/0.
Rayadi. (2016). ANALISIS SISTEM PENYALURAN BANTUAN KE DESA PADA LINGKUNGAN KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rayadi. Jurnsal Eksos, 11(1), 85–98. Retrieved from http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1279/09-Rayadi 2.pdf?sequence=1.
Sucahyowati, Hari. (2017). Manajemen Sebuah Pengantar. Malang: Wilis.
Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2018). Pengantar Manajemen. Depok: Prenadamedia Group.