Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Kwitang

Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Kwitang

• By Asih, Yuni;
• D3 - Administrasi Perkantoran
• 108

Pelayanan publik merupakan kewajiban aparatur negara, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik diperlukan kerjasama yang baik antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.Penerapan Katu Tanda Penduduk Elektronik telah dilakukan sejak tahun 2009, namun secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011. Untuk mengetahui prosedur pelayanan pada Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Kwitang, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Standar pelayanan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan. Dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik perlu diperhatikan beberapa hal seperti dokumen persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan sarana prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan.Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan yang diberikan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Kwitang sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti ketepatan waktu dalam pelayanan, serta sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Hal tersebut perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya penduduk wajib KTP Kelurahan Kwitang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

• Katakunci Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik
• URL http://
• Penerbit ASM Bina Sarana Informatika, JAKARTA DKI JAKARTA

REFERENSI

Ahmad Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara

Surjadi.2012.Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.Bandung:Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik