Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi literatur mengenai
perpajakan berisi teori dan beberapa kasus soal serta latihan soal dibahas pada
setiap bab-nya. Beberapa pembahasan
dalam ilmu Perpajakan yaitu pada bab 1 berisi
Pengertian Pengertian Pajak, fungsi pajak,
Jenis pajak, Tata cara pemungutan pajak,
Hambatan Pemungutan Pajak, Tarif pajak. Pada Bab 2 Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum,
Sarana dan Batas waktu pembayaran/penyetoran SPT, Sanksi Keterlambatan
Pembayaran/penyetoran pajak terutang, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak,
Pembetulan SPT, Sanksi Administrasi dan pidana terkait NPWP
dan SPT Tempat Pelayanan Terpada (TPT). Pada Bab 3 Pengertian, Devinisi Pajak
penghasilan, Dasar Hukum Pajak Penghasilan,
Subyek dan bukan Subyek pajak penghasilan, Obyek dan bukan Obyek Pajak Penghasilan. Pada Bab 4 Pengertian, Dasar
hukum, Obyek Tarif Pajak PPh pasal 4
ayat 1. Pada Bab 5 Pengertian serta kasus-kasus perhitungan tentang Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal
24, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26. Pada Bab 6 dibahas Proses pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT), Formulir SPT tahunan 1770, Formulir SPT
Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Pada Bab 7 Pengertian Pemungut dan
pemotong, Obyek Pemungutan dan Pengecualian, Dasar Pemotongan, tarif pemotong
dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pada Bab 8 tentang Pengertian PPh Pasal
22, Obyek PPh Pasal 22, PPh pasl 22 barang mewah, Pemungut PPh Pasal 22,
Pembayaran, pemungutan, penyetoran PPh
Pasal 22, Tarif PPh Pasal 22 dan nilai impor,
Bukti Potong, Cara lapor, Penyampaian dan Sanksi SPT PPh 22, Perhitungan PPh 22. Pada Bab 9 tentang
Pengertian dan dasar hukum PPN, Subyek dan Obyek PPN, Tarif PPN serta
Perhitungan PPN. Pada bab 10 membahas mengenai Pengertian PBB, Obyek dan Subyek PBB serta Tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Bab 11
dibahas Pengertian Pengertian, Dasar hukum, subyek pajak, obyek pajak serta
tarif BPHTB dan BEA Materai. Bab 12 membahas mengenai Pengertian tentang
Pengertian dan Jenis Pajak Pusat, Pajak Daerah, Jenis dan tarif pajak daerah.
Bab 13 Pengertian Pajak Akhir tahun, Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan
terutang akhir tahun Perhitungan PPh Pasal 25, serta bagaimana Penyesuaian
Peraturan Pajak Akhir tahun berkaitan dengan COVID-19. Bab 14 Pengertian administrasi
pajak, Kriteria administrasi pajak Administrasi Pajak modern, Reformasi Sistem
dan Kesinambungan Pajak.
Data Buku ISBN Harga Isi buku dan lampiran_Data Buku Harga dan ISSN.jpeg
Data Buku ISBN Harga Isi buku dan lampiran_Promo Harga Buku.jpeg
Data Buku ISBN Harga Isi buku dan lampiran_Lampiran-19_Perpajakan-11 Agt 2022.pdf
Data Buku ISBN Harga Isi buku dan lampiran_Cover Halaman Depan dan Belakang Buku Perpajakan.docx
Data Buku ISBN Harga Isi buku dan lampiran_Buku Perpajakan Full.doc
Abut, Hilarius. Perpajakan. Diadit Media Jakarta. 2005
PPh
Pajak Penghasilan, Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, Direktorat
penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, Jakarta Selatan, 2013
Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.
Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:CV Andi
Offset. 2013
Peraturan
Direktur Jendral Pajak No. Per-14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, tata Cara
Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau pasal 26
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-16/PJ/2016 tentang
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak
berjalan sehubungan dengan penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan.
Resmi, Siti. Perpajakan,
Teori&KasusBukuSatu,EdisiTujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2013
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang
Materai.