PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK PEMBUATAN E-KTP PADA MASYARAKAT KELURAHAN SETU CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

research
  • 15 Feb
  • 2019

PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK PEMBUATAN E-KTP PADA MASYARAKAT KELURAHAN SETU CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

Pelayanan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya pelayanan administrasi, tujuan yang ingin dicapai tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana diketahui bahwa kelancaran Kelurahan merupakan bagian dari pada pelayanan masyarakat. Penulis menggunakan metode untuk mencari data kualitatif  dan deskriptif observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur administrasi publik pembuatan E-KTP pada Kelurahan Setu Cipayung Jakarta Timur. mengetahui kendala yang dihadapi dan solusinya. dan syarat membuat e-ktp di Kelurahan Setu Cipayung Jakarta Timur peneliti menemukan beberapa kendala pada saat pembuatan e-ktp salah satunya, seperti: terkadang bermasalah atau jaringan sedang error, ini menyebabkan penginputan data dan pengiriman data dari Kelurahan ke Mendagri. Cara mengatasinya beralih ke provider yang lebih kencang, sehingga tidak mengalami keterlambatan jaringan E-KTP adalah dokumen ke pendudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada database ke pendudukan seperti, identitas diri, mencegah E-KTP ganda dan  Memudahkan Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP, sehingga dalam Pembuatannya pun, tidak memakan biaya yang terlalu banyak.

Unduhan

 

REFERENSI

Befilla Astika. (2013). penberian Dan Pelunasan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi ( KKPE ) Untuk Petani. Administrasi Bisnis, 50(1), 210–219. Retrieved from http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5as_ylo=2014&q=jurnal+Befilla+astika&btnG=

 

Budiantoro. (2015). Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (ke satu). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

Ihsan,  et al. (2015). Penerapan Human Relations Dalam, 1. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2014&q=Penerapan+Human+Relations+Dalam+Pelayanan+Publik+Di+Kantor+Kelurahan

 

Nicholas Hendry. (2017). Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pelayanan Akta Kelahiran Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 8. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2018&q=jurnal+pengertian+administrasi+publik&btnG=

 

Sedarmayanti. (2017). Manajemen Perkantoran Modern. (Redaksi Mandar Maju, Ed.). Bandung: CV. Mandar Maju.

 

Sulastri. (2017) Pelaksanaan Pelayanan Publik Kecamatan Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan dan Aturan Penyelenggaraann Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance, 4 (April), 164. Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/skd/article/view/1067.

 

Susilo. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan, (1), 2-9. Retrieved from http://dukcapil.kemendagri.go.id/izcfile/uploads/downloads/07.perpres_26_Thn_2009 pdf.

 

Susanti. (2014). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. Universitas Negeri Yogyakarta, (2), 1–115. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pengertian+administrasi+publik&oq=jurnal

 

 Syafiie, I. K. (2016). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

 

Wijaya. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat, XVI(1), 27. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2018&q=jurnal+pengertian+administrasi&btnG=

 

 Yuniko. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Web Programing Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kebijakan Administrasi Kependudukan. Journal Of Information System And Informatics Engineering, 1(2503–5304), 1–68. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2018&q=jurnal+tujuan+pelayanan+publik&hl=id&as_sdt=0,5